Jumlah honorer kategori 2 (K2) dari Pemkab Enrekang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dipastikan terpangkas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang sendiri rencananya akan mengusulkan 443 honorer K2 ke Kemenpan-RB. Namun, setelah melalui sejumlah seleksi, jumlah itu terpangkas menjadi 390 orang. Sebagian yang terpangkas itu adalah honorer guru yang telah dimasukkan dalam pengusulan honorer kategori 1 (K1) lalu. Selanjutnya dua guru di antaranya ikut dicoret lantaran saat ini sudah tidak aktif lagi mengajar.Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Enrekang, Yuyu Yuhaeni, yang dikonfirmasi Senin, 7 Mei, mengakui adanya pengurangan pengusulan honorer K2 itu. Yuyu mengakui jika ada 63 nama yang dicoret lantaran lantaran sudah didaftarkan pada pengusulan konorer K1 lalu. “Itu kita lakukan sebagai antisipasi jangan sampai mereka tidak lolos sebagai honorer K1 dan tidak dicover sebagai honorer K2. Kasihan honorer kita kalau itu terjadi. Makanya kita daftar juga di honorer K2. Beruntung karena pengusulan honorer K1 tidak ada masalah,” ungkap Yuyu.Khusus dua guru yang ikut dicoret, Yuyu menjelaskan, tim verifikasi menemukan fakta jika mereka tidak lagi aktif mengajar. Hal itu juga sudah dikuatkan dengan pengakuan kepala sekolah masing-masing.Selanjutnya, jelas Yuyu, BKD Enrekang menunggu petunjuk teknis pelaksanaan tes khusus bagi honorer K2. Dengan demikian, belum ada jaminan ke-390 pengusulan honorer K2 itu akan lulus seratus persen. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Enrekang, Arfah Rauf, mengatakan, kebijakan pemangkasan guru honorer dalam pengusulan K2 sepenuhnya kewenangan BKD. “Itu kewenangan BKD menilai dan mengusulkan jumlah honorer ke pusat. Memang selama ini pengusulan honorer dari guru yang jumlahnya mendominasi,” kata dia

Molornya penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Honorer Tertinggal menimbulkan keraguan daerah. Ujung-ujungnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun terus diburu. “BKN sekarang makin tambah ramai. Hampir tiap hari ada kunjungan dari daerah. Kalau dihitung-hitung hampir semua provinsi sudah ke BKN dan menanyakan hal yang sama, yaitu kapan honorer tertinggal diangkat CPNS,” ungkap Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat yang dihubungi, kemarin. BKN, lanjutnya, terus diburu karena daerah mencurigai ada kesengajaan untuk menahan penetapan PP tersebut. Terlebih ketua tim verifikasi dan validasi honorer tertinggal kategori satu adalah pejabat BKN. “Banyak DPRD kabupaten/kota maupun provinsi menanyakan, apakah honorer kategori satu akan diangkat atau tidak. Sebab, sudah satu tahun lebih statusnyanya tidak jelas,” ujarnya. Kepada wakil rakyat itu, Tumpak mengatakan, BKN serius menuntaskan permasalahan tenaga honorer. Hanya saja BKN masih menunggu pemerintah menerbitkan PP terbaru mengenai tenaga honorer. Setelah PP ini terbit, BKN akan menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BKN sebagai petunjuk pelaksanaannya. “Setelah PP terbaru tentang tenaga honorer dan Perka BKN tentang tenaga honorer ini diterbitkan, BKN akan melakukan pengumuman hasil verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori satu dan rencana pelaksanaan tes sesama tenaga honorer kategori II yang pengangkatannya disesuaikan dengan keuangan negara,” tuturnya. Memang, polemik pengangkatan langsung tenaga honorer kategori 1 (K1) terus bergulir. Skenario pengangkatan langsung honorer K1melalui RPP pengangkatan honorer terancam buyar. Sebab, hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) belum menyerahkan draf RPP itu ke Sekretariat Negara (Setneg). (lebih…)

Kepala Badan Kepegawaian BKD Kabupaten Enrekang Yuyu Yuhaini mengakui saat ini Pemkab Enrekang masih membutuhkan sekitar 1.614 pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengisi semua kuota pegawai pada sejumlah dinas, kecamatan dan kelurahan di Bumi Massenrempulu.“Dari 1.614 orang PNS yang dibutuhkan, tenaga pendidik masih mendominasi, yakni melebihi 600 orang untuk memenuhi semua tingkatan pendidikan,” kata Yuyu Yuhaeni usai pelaksanaan senam GHBS di lapangan Abu Bakar Lambogo Batili Enrekang, Jumat (13/1).Yuyu Yuhaeni menyebutkan, untuk saat ini terdata baru sebanyak 5.325 orang Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Enrekang, padahal idealnya Pemkab Enrekang membutuhkan tujuh ribuan PNS. (lebih…)

Perpanjangan masa pensiun pejabat eselon II dan beberapa pejabat eselon III di Kabupaten Enrekang kembali mendapat sorotan dari berbagai pihak.Sebelumnya, beberapa pejabat mempertanyakan perpanjangan masa pensiun empat pejabat eselon dua. Kini, sorotan serupa datang dari Lembaga Pemerhati Masyarakat Massenrempulu. Melalui ketuanya, Dachlan Kasim, ia menilai para pejabat yang disebutkan namanya dalam SK perpanjangan tersebut sudah tak laik pakai lagi. Bahkan, ia menyarankan agar keputusan Baperjakat tersebut kembali dirombak. Artinya, jika memang tidak memenuhi syarat, lebih baik diganti. “Masih ada banyak pejabat muda yang berkompeten di bidang itu. Hanya, persoalannya karena mereka tidak diorbit ke tingkatan lebih atas. Tapi sebenarnya, mereka juga bisa,” terangnya, Selasa, 10 Januari. Meski begitu, Dachlan juga mengakui jika memang ada regulasi yang mengatur tentang itu. Apalagi, jika keputusan penambahan masa bakti tersebut juga didukung sepenuhnya oleh Bupati Enrekang, Haji La Tinro La Tunrung. “Ini memang dilema. Sebab memang ada regulasinya. Dan juga ini kan tergantung pada bupati. Kalau bupati masih mau pakai tenaga mereka, pastilah diperpanjang,” sesalnya. Kepala BKD Enrekang, Yuyu Yuhaeni yang dikonfirmasi menegaskan, hasil keputusan perpanjangan tersebut sebelumnya telah dibahas tim Baperjakat. Dan hal itu telah melalui berbagai pertimbangan. Lagipula pihaknya, kata dia, hanya mengusulkan nama-nama pejabat yang bakal pensiun enam bulan sebelum pensiun kepada bupati. (lebih…)

Bertempat di aula Kantor Daerah Pemerintah Kabupaten Enrekang,Wakil Bupati Enrekang,Drs Nurhasan melantik 163 pejabat eselon II, III dan IV terdapat dua jabatan baru untuk eselon dua. Jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dijabat mantan Camat Alla, Muzzakir serta Staf Ahli Bidang Hukum, Syarifuddin Sofie yang selama ini menjabat sebagai Kabag Hukum. Dengan tambahan satu staf ahli ini, maka di Pemerintah Kabupaten Enrekang saat ini sudah terdapat 3 staf ahli. Mereka adalah Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Andi Sapada, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Irfan Bachrum serta Staf Ahli Bidang Hukum, Syarifuddin Sofie. Untuk pejabat eselon II, Nurhasan melantik serta mengambil sumpah Umar Talliti yang selama ini menjabat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil dilantik menjadi Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Andi Hamzah yang selama ini menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menggantikan Imran Mazmur yang dilantik menjadi Asisten III menggantikan Djajadi Silamma yang bergeser menjadi Asisten II. (lebih…)

Berkaitan dengan kebijakan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehinggah banyak daerah kemungkinan tidak mengadakan perekrutan CPNS untuk tahun ini.Meski demikian Kabupaten Enrekang Kemungkinan akan merekrut CPNS tahun ini berdasarkan Statement Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan, saat membuka Seminar Lembaga Pemerintahan Non Kementerian di Patra Bali Hotel Tuban Bali,Dalam sambutan tersebut, menteri menyatakan bahwa belanja Pegawai Kurang 50 persen boleh menarik PNS. Sementara bagi daerah yang belanja pegawainya di atas 50 persen, diminta menunda sementara penerimaan CPNS.Sedangkan Menurut Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Enrekang,H Chairul Latanro yang dikonfirmasi terkait penyerapan presentase serapan APBD menyatakan, serapan belanja pegawai PNS untuk Kabupaten Enrekang hanya mencapai 48 persen.Sehinggah memungkinkan Enrekang untuk merekrut CPNS untuk tahun ini (lebih…)

Pemkab Enrekang memberi sinyal bakal melakukan mutasi pejabat dalam beberapa waktu dekat.isyarat tersebut diakui Ketua Bapperjakat, HM Amiruddin yang juga Sekda Enrekang, Jumat kemarin. “Dalam waktu singkat akan terjadi mutasi beberapa pejabat untuk mengisi jabatan yang masih lowong. Saat ini sisa persetujuan dari bupati,” terangnya. Diakuinya, dua jabatan yang lowong tersebut, berdasarkan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bapperjakat sendiri lanjutnya, telah menyusun nama-nama yang PNS yang akan dimutasi untuk disahkan oleh bupati. (lebih…)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.